| Urus Inalum, 10 Bupati/Wako Siap Tinggalkan Gatot |
|
|
| Jumat, 16 September 2011 | |
|
JAKARTA-Juru Bicara 10 Pemkab/Pemko di sekitar Danau Toba, Mangindar
Simbolon, semakin terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap Plt
Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Seperti pernah disampaikan
sebelumnya, bupati Samosir itu menilai Gatot lambat bergerak. Menurut Mangindar, jika Gatot tidak serius mengkoordinasi 10 bupati/wali kota untuk mempersiapkan diri ikut mengelola PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013, maka dampaknya bisa sangat buruk. “Kita khawatir dengan persiapan Pemprov yang kita nilai kurang serius, kita khawatir kita kehilangan jatah saham Inalum,” ujar Mangindar Simbolon kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/9). Dia cerita, sekitar dua bulan lalu ada pertemuan antara 10 bupati/wali kota dengan pihak Pemprov Sumut. Hanya saja, saat itu Gatot pun tak hadir. Dari Pemprov yang hadir hanya Kepala Bappeda. Gatot yang tidak datang, sudah sangat mengecewakan para bupati/wali kota. Kekecewaan yang kedua, yang dibahas dalam pertemuan hanya masalah data-data pendukung saja, yang akan disodorkan ke pemerintah pusat. “Pertemuan tidak membahas hal yang substantif, yakni soal pembentukan konsorsium daerah yang nantinya ikut terlibat pengelolaan Inalum. Jadi, tidak ada kesimpulan. Jauh dari yang kita harapkan,” ujar Mangindar blak-blakan. Lantas, apa yang akan dilakukan oleh 10 bupati/wali kota selanjutnya? Mangindar mengatakan, untuk sementara pihaknya masih menunggu respon Gatot. Sebagai bupati/wali kota, ujarnya, tentunya sangat ingin tetap berpegang pada etika pemerintahan. Para bupati, lanjut Mangindar, akan tetap berupaya berada di bawah koordinasi Gatot untuk mengurus jatah saham Inalum. Hanya saja, tetap ada tenggat waktunya. Ke-10 bupati/wali kota siap memperjuangkan jatah saham Inalum untuk pemda, tanpa perlu keterlibatan Gatot. “Jika sampai akhir 2011 tak ada yang konkrit dari provinsi, ya kita akan bertindak (tanpa menunggu koordinasi Gatot, red),” ujar Mangindar. Hanya saja, kata Mangindar, jika hal itu sampai terjadi, maka akan melemahkan bargaining position pemda di hadapan pemerintah pusat. “Di saat seperti ini, kita butuh kekompakan daerah karena kita perlu bargaining position yang kuat terhadap pusat,” kata Mangindar. Mangindar sebelumnya pernah mengatakan, saat ini mendesak untuk segera membahas pembentukan konsorsium, karena menyangkut share saham pemprov, 10 pemkab/pemko, dan pihak swasta yang akan digandeng. “Biar sejak awal kita tahu, berapa sih sebenarnya keuntungan yang akan masuk ke pemda,” kata Mangindar. Mangindar mengakui, memang pemda sudah pernah membuat kesepakatan yang diteken Pemprov saat itu masih dipimpin Gubernur Syamsul Arifin, dan 10 bupati/wali kota, dengan Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan sebagai pemilik PT Toba Sejahtera. Hanya saja, kesepatan pemda dengan PT Toba Sejahtera yang sudah diteken itu belum bisa dikatakan sebagai keputusan final. “Karena itu tingkatannya baru kesepakatan. Karena dulu belum melibatkan DPRD. Kalau sudah ada persetujuan DPRD, setelah matang, baru dituangkan dalam bentuk perda,” terang Mangindar beberapa waktu lalu. Ke-10 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.(sam) |
<="" a="">
Tidak ada komentar:
Posting Komentar