KONSTRUKTIF

SUMUT BERHARAP SEI MANGKEI SIMALUNGUN PATNYA JADI KAWASAN INDUSTRI

Medan, 8/9 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap Kawasan Industri Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, bisa segera menjadi kawasan ekonomi khusus dimana izin hak pengelolaan areal kawasan industri itu sedang diupayakan diterbitkan Badan Pertanahan Nasional.

"Perubahan status HGU (Hak Guna Usaha)ke hak pengelolaan areal memang belum juga dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tetapi sedang diusahakan karena program KISM (Kawasan Industri Sei Mangkei) menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)itu program pemerintah," kata Kasubdis Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Disperindag Sumut, Idayani Pane, di Medan, Kamis.

Dia berbicara usai rapat tentang perkembangan KISM di kantor PT.Perkebunan Nusantara III di Medan.

Pemerintah Provinsi Sumut menegaskan tidak ada masalah dalam status tanah tersebut karena rekomendasi dari BPN Sumut dan Bupati Simalungun sudah ada.

Pelaksana Tugas Gubernur Sumut, H Gatot Pujo Nugroho, mengakui sudah melayangkan surat ke BPN Pusat perihal penerbitan izin hak pengelolaan areal KISM Juli lalu untuk bisa menarik investor masuk ke kawasan itu.

Manajemen PT.Perkebunan Nusantara III sendiri sudah mengajukan permohonan ke BPN Pusat pada tahun 2009, saat kawasan itu mulai diusahakan sebagai KISM.

"Surat Plt Gubernur Sumut diajukan karena pada rapat Tim Kelompok Kerja Klaster CPO Sumut akhir Juni, terungkap bahwa kendala dalam pembangunan proyek itu adalah belum keluarnya izin hak pengelolaan areal," katanya.

Status tanah yang masih HGU, membuat manajemen kawasan itu sulit menarik investor, padahal di kawasan tersebut, sejumlah industri sedang dan akan dibangun PTPN III untuk meningkatkan nilai jual dan nilai tambah kelapa sawit Indonesia.

Selain penambahan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PTPN III dengan kapasitas total 75 ton per jam, juga akan dibangun beberapa industri lainnya mulai dari pembangkit listrik 2 x 35 mega watt hingga pabrik minyak inti sawit berkapasitas 400 liter per hari, pabrik biodiesel, betacaroten, fatty acid, fatty alkohol dan oleokimia lainnya.

Menurut dia, KISM akan menjadi salah satu pendukung klaster ekonomi Sumatera yang direncanakan pemerintah bersama lima klaster lainnya di daerah lain.

KISM merupakan salah satu program master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) yang direncanakan pemerintah pusat.

Pengamat ekonomi Sumut, Jhon Tafbu Ritonga, menyebutkan, pemerintah pusat harusnya membantu percepatan KISM itu, mengingat proyek tersebut juga sejalan dengan program nasional.

"Jangan sampai proyek itu tertunda atau lamban berjalan hanya karena investor khususnya perusahaan asing tidak mau berinvestasi di lahan yang masih belum dianggap legal," katanya.

Jangan program MP3EI itu juga hanya menjadi sekadar rencana pemerintah saja, kata Jhon yang Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU).